Yusril Ingatkan Pemprov Hati-Hati Soal Bubut HGB Reklamasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai keputusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menolak permintaan pembatalan Copyright guna bangunan (HGB) pulau hasil reklamasi sudah tepat.

Yusril menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bila tetap merasa sertifikat HGB untuk Pulau D wajib dibatalkan.

“BPN itu betul dia bilang katanya Seandainya Pemda DKI keberatan ya dia ajukan ke pengadilan (PTUN), walaupun sebanarnya itu tak lebih dari inisiasi pemerintah menggugat pembatalan surat keputusan yang dibuat instansi lain,” Perkataan dia di sambungan telepon di suatu diskusi di Jakarta, Sabtu (13/1).

Namun, Yusril menilai Pemprov DKI akan sulit membuktikan. Dia Menyebut, alasan pembatalan hanya ada dua yakni bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan bertentangan dengan azas pemerintahan yang bagus.

“Misalnya bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Oh di karenakan belum ada Perda Zonasi. Itu tak Bisa, di karenakan wajib dengan peraturan yang ada, bukan yang tak ada atau di angan-angan,” ujar dia.

Mantan menkumham itu menyarankan Pemprov DKI untuk berhati-hati dan lebih bijak. Reklamasi, menurutnya, bukan kebijakan pemda melainkan suatu perjanjian yang disepakati bersama. suatu perjanjian, Perkataan dia, tak Bisa dibatalkan sepihak, seperti undang-undang, mengikat para pihak yang membuat perjanjian itu.

“Apalagi reklamasi itu sudah selesai dikerjakan, nggak Bisa dibatalkan. Seandainya dibatalkan berapa triliun Pemda DKI wajib ganti rugi? Seandainya ganti rugi ya mau nggak mau bayarnya pakai APBD. Jadi wajib pikir-pikir di karenakan implikasinya besar sekali,” ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai Kementerian ATR/BPN Bisa aja membatalkan sertifikat HGB Pulau D hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Anies Menyebut ada Anggaran yang Bisa dipakai untuk menganulir HGB tanpa wajib melalui jalur pengadilan.

“Ada hal-hal yang juga Bisa diputuskan oleh pemegang otoritas (BPN), di karenakan ketentuan menterinya ada. Ketentuan untuk menetapkan ataupun tata Anggaran untuk membatalkan,” Perkataan dia.

Anies mengaku telah menerima surat balasan dari BPN terkait permohonannya untuk membatalkan dan menghentikan segala proses sertifikasi tanah untuk pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Ia mengaku akan menyiapkan langkah lanjutan pascapenolakan ini. Namun, Anies tak mau menyebutkan.

Mas Alamil Huda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Mobil Mesum Aceh Di Tahun Baru 2018, Kepergok Anggota TNI(Di Aceh Tamiang)

Produser Film ‘DILAN 1990’ Targetkan Ditonton Empat Juta Penonton

beritawow.xyz РFilm adaptasi novel bestseller berjudul DILAN 1990 akan rilis reguler di bioskop Berawal Dari ...

Seberapa Pantaskah Wilona dan Aliando Masuk Daftar Artis Tercantik dan Tertampan ?